The Second Parchment

On Economics, Finance, Politics and Music

Category: Political Philosophy

A Short Note on the U.S.’ Quantitative Easing

I feel the urgency to write this post after I watched this misleading animated clip on the Federal Reserve’s quantitative easing policy. I think most economics students or current affairs aficionados can refute nearly most of the things mentioned in the clip, but I’d like to point out one good thing about Chairman Bernanke’s successful in his pursuit of purchasing what most of us would consider junk assets.

Read this post from the Economist. The Fed’s large-scale asset purchases have been profitable so far. Secretary Geithner literally received a total of $89 billion dollars in profits from the subprime assets the Fed’s purchased after QE1, QE2, and QE3. Chairman Bernanke did use Americans’ tax revenues and did utilize it capacity to print money in the beginning, but in the end, the citizens’ money have been incrementally restored.

Anti-Feds, the two fluffy bears in the clip included, would then argue that the Fed’s money printing would lead to inflation. Printing money means inflation, they’d say, disregarding the fact that the U.S. economy’s money velocity has shown a negative trend and that its GDP growth has demonstrated a positive trajectory since the 2008 financial crisis. But as shown from the graph below (quarterly), The Fed’s quantitative easing policies have not, and will not, lead to a Zimbabwean inflation that most anti-Fed zealots have claimed.

Image

Though one can argue that mild inflation is bad, it has some positive features as well. Borrowing becomes cheaper as debt becomes less valuable as prices are expected to increase. One’s debt decreases in real terms. One last thing. It’s widely known that quantitative easings lower interest rates on selective assets (an important feature that’s not mentioned at all in the clip). Take a look at this graph showing how real investments have increased post-2008.

I acknowledge that in elaborating my arguments above I might have oversimplified some data. Furthermore, I haven’t actually done proper academic research on this. But in general, one can be positive about the Fed’s unconventional monetary policy. The unjustifiable detestation towards the Fed and Chairman Bernanke is often fueled by irrational preconceived notions and a strict adherence to an anti-government ideology. If we really want to learn or refuse to be indoctrinated, I personally think that we should refrain from committing this error.

Update: The NYTimes recently reports that the U.S. economy contracted in late 2012. This had nothing to do with the Fed’s action though. It’s mainly attributable to the significant decrease in military spending. 

Advertisements

Indonesia dan Ideologi Partai Politik

Athens

Di negara-negara yang memiliki sistem multi partai tetapi terdapat dua partai yang mendominasi, seperti Amerika (Republik & Demokrat) atau Inggris (Buruh & Konservatif), setiap partai memiliki ideologi yang kontras satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, dalam menanggapi masalah-masalah sosial, Partai Republik di Amerika bergantung pada ideologi konservatifnya, sementara Partai Demokrat merujuk pada ideologi yang lebih liberal. Di bidang ekonomi, konstituen-konstituen dan politisi-politisi yang terafiliasi dengan Partai Republik mendukung ekonomi yang lebih berpusat pada sektor privat dan bebas (laizzez-fair), sementara anggota Partai Demokrat percaya bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam manajemen kapital. Mahasiswa Amerika yang suka politik (setidaknya yang saya kenal), jika ditanya mengenai preferensi partai mereka, akan dengan mudahnya menyebut buku filosofi yang membuat mereka mendukung partai tertentu. Kategorisasi berikut sangat baku dan restriktif, tapi tidak salah berargumen bahwa para Republicans menyukai Ayn Rand, Friedrich Hayek, J.S. Mills, sementara para Democrats terinspirasi oleh tulisan-tulisan John Rawls atau John M. Keynes.

Di Indonesia, perbedaan ideologi antar partai tidak terlalu terlihat. Beberapa partai utama memegang teguh ideologi pancasila, namun berdasarkan visi-misi partai yang saya baca di internet interpretasi Pancasila sangatlah luas dan umum; sulit untuk mencari perbedaan utama Partai Demokrat dan Golongan Karya, sebagai contoh. Atau antara Partai Gerindra dan Hanura. Perbedaan ideologi yang sangat jelas hanya terlihat pada partai yang secara publik mendeklarasikan bahwa mereka mengusung ideologi agama, seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa (Islam) atau Partai Katolik (Katolik). PDI-P juga cukup khusus, karena ideologinya merangkul semangat Marhaenisme, yang setelah saya pelajari secara tidak mendalam, condong pada kemasyarakatan, pro-proletariat (menggunakan istilah Marx), dan gotong-royong. Hanya partai-partai yang berbasis pancasila yang menurut saya sedikit ambigu. Saya sendiri belum pernah belajar langsung mengenai politik Indonesia (saya belajar politik Indonesia secara tidak langsung ketika di bangku SMA Taruna Nusantara), tetapi menurut saya pribadi, ambiguitas makna ideologi Pancasila dari banyaknya partai di Indonesia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Kelebihannya, politisi memiliki insentif kuat untuk masuk di ranah politik bukan berdasarkan ideologi, tetapi pada kebijakan publik. Dengan demikian, masyarakat akan memilih wakil rakyatnya berdasarkan praktikalitas proposal kebijakan publik para calon wakil rakyatnya. Dalam situasi ini, tidak ada konstituen yang benar-benar loyal pada satu partai karena ideologinya sama dengan ideologi partai yang ia dukung (kecuali kalau di Indonesia, loyalitas ke sebuah partai bukan berbasis ideologi, tetapi tergantung pada tradisi keluarga. Sebagai contoh, banyak teman saya yang mendukung Golkar karena mendukung Golkar merupakan tradisi keluarga besarnya). Dengan kata lain, ambiguitas makna ‘Pancasila’ akan memancing banyak swing votersyang pada akhirnya, mungkin, memilih suatu kandidat figur publik berdasarkan kualitas proposal kebijakan publik kandidat tersebut. Bukan berdasarkan kepercayaan atau ideologi semata.*

Satu kelebihan lagi, menurut saya: pemerintah yang partainya berideologi Pancasila memiliki fleksibilitas mengenai kebijakan apa yang sebaiknya mereka ambil, selama tolak ukur keputusannya masih dalam naungan Pancasila. Tidak akan ada oposisi yang menyerang ideologi pemerintah tersebut; dan time inconsistency dihadapan publik tidak akan menjadi masalah yang besar. Pengambilan kebijakan ekonomi-nya situasional (tergantung pada keadaan kini, dan efeknya nanti), bukan ideologis (i.e. bukan kewenangan pemerintah untuk membantu mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah; lebih baik memotong pajak). Ekonom-ekonom yang masuk ranah politik Indonesia, kemungkinan besar, adalah ekonom-ekonom non-partisan.

Bagaimana dengan kekurangannya? Sejauh ini, kekurangan yang bisa saya pikirkan ada dua. Pertama, disisi politisi. Menurut saya, percaya pada sebuah filosofi politik dan mengapresiasi filosofi politik lainnya adalah karakteristik penting yang seorang politisi Indonesia harus miliki. Politisi yang mendukung ideologi Pancasila (yang menurut saya adalah ideologi yang harus kita banggakan, sebagai anak didik Soekarno-Hatta), karena tidak memiliki ideologi yang bertentangan atau sangat berbeda, cenderung untuk tidak memahami bagaimana filsuf-filsuf politik membentuk pandangan politik yang sekarang dipegang teguh oleh bangsa atau orang lain. Ketidakpekaan terhadap ideologi politik yang diusung oleh masyarakan lain di belahan dunia lain adalah suatu kelemahan–di sebuah kompetisi debat, seorang debater yang baik tidak hanya menguasai materinya (ideologinya), tapi juga mampu untuk menganalisa dan mendeskripsikan kelemahan materi (ideologi) orang yang ia debat. Untuk mengilustrasikan lebih lanjut, bayangkan seorang wakil rakyat yang memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan. Ketika menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan tersebut kepada konstituennya, ia bukan hanya harus menjelaskan mengapa keputusan tersebut berbasis pada hasil pemikiran filosofi politis yang baik, tetapi ia juga harus mampu mendeskripsikan kenapa pemikiran filosofi yang ia tentang tidak baik.**

Kedua, disisi pemilih. Kebanyakan pemilih pemula, termasuk saya, memiliki kesulitan dalam menganalisa karakteristik partai yang sesuai dengan pandangan politik dan ekonomi mereka. Mungkin ini juga berlaku pada kaum tua non-loyalis, yang tidak memiliki partai favorit tertentu dalam pemilu. Pancasila merupakan landasan dasar, tetapi seperti yang dideskripsikan sebelumnya, interpretasi Pancasila tidak homogen, dan setiap partai yang memiliki ideologi Pancasila tidak menjelaskan ideologi atau visi misinya secara mendetil; banyak partai yang menjabarkan Pancasila secara umum. Bahkan, banyak situs partai yang tidak menjabarkan secara langsung apa makna Pancasila bagi mereka. Pada akhirnya, pemilih memilih bukan berdasarkan ideologi calon wakil rakyat, melainkan berdasarkan kualitas figur calon wakil rakyat tersebut (apakah ia jujur, berpendidikan, rendah hati). Ini mungkin alasan kenapa banyak teman-teman muda yang saya kenal banyak mendukung calon wakil rakyat yang tidak memiliki afiliasi dengan sebuah partai (calon independen); karena filosofi politik yang diadopsi para calon wakil rakyat ini tidak terlalu tegas dan jelas.

Bukan berarti ini kelemahan. Saya sendiri mendukung analisis figur. Permasalahannya, banyak politisi yang Machiavellianyang berpura-pura memiliki karakteristik baik hanya demi mendapatkan suara. Seorang politisi yang berani mengungkapkan ideologi politiknya atau menjabarkan secara tegas apa ideologi Pancasilanya kepada publik memiliki kencenderungan kecil untuk bersifat Machiavellian. Rakyat dan pemilih akan tahu ideologi apa yang calon wakil rakyat percayai dan mengapa, dan calon wakil rakyat tersebut dapat secara transparan dan jujur dalam memberikan alasan kenapa ia ingin melakukan aksi A, bukan B, ketika ia menjadi wakil rakyat nanti.

Mana yang lebih baik, sistem politik dimana ideologi politik memiliki peranan dominan dalam dunia politik, atau sistem politik dimana fokus utama adalah figur dan proposal kebijakan publik? Butuh penelahaan lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan ini. Atau, mungkin saja, semua bergantung pada preferensi.

*Argumen ini dibentuk diatas premis dimana masyarakat melakukan riset sebelum pemilu, dan  politisi-politisi Indonesia tidak masuk ke dunia politik hanya demi kekuasaan dan meningkatkan kesempatan korupsi, tetapi karena ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mematahkan leher birokrat-birokrat korup. 

**Argumen ini berlaku hanya ketika para politisi Indonesia tahu apa itu ideologi Pancasila. Dengan kata lain, ia mempelajari ideologi Pancasila secara mendalam sebelum mengabdikan dirinya kepada negara dan sebuah partai politik. Satu lagi: sebelum mempertimbangkan antara menjadi bagian dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Demokrat, ia tahu didalam konteks apa Partai Nasdem memiliki filosofi Pancasila yang berbeda dengan Partai Demokrat. Banyak calon wakil rakyat Indonesia yang menjadi bagian sebuah partai tertentu karena akses keuangan yang fluid. Banyak juga calon wakil rakyat yang ‘peduli amat’ sama arti Pancasila; ‘yang penting pas saya jual tanah saya buat jadi calon anggota DPR, saya bisa meletakkan foto Pak SBY disebelah foto saya di banner kampanye saya nanti.’

On Challenging Your Patriotism

Disclaimer: the case below does not originate from my own thoughts; it was Professor Arneson of Univ. of California San Diego who, as far as I am concerned, first introduced it. I would also like to attribute the work to Professor Miller of Cornell University. 

You are a citizen of country A. You were born there, you have been raised there, you went to country A’s schools whose courses are taught in the A language, you have lived there for your whole life (you do travel overseas sometimes). Your parents had the same situation as you do: they were born there, they were married there, and they are living in a house in a village there. Most of your local friends and relatives are natives of country A. You can sing its national anthem without any mistake, you can fluently speak and write in its language, you have studied and memorized its constitution. Because of your upbringing, you know mostly everything about country A: its history, its economic conditions, its form of government, its food, etc.

In the same world, there is another country called B. You have never really ‘lived’ in country B. To illustrate, you visited country B once for a 3-day vacation. You do not speak its language, nor can you write in it. However, because of unlimited access to online encyclopedias, you can easily look up the details of country B: its demographics, its history, etc.

The difference between country A and B is as follows. In terms of poverty level, the poorest people in country B are poorer than the poorest people in country A (your country). John Doe being poor in country A (your country) does not necessarily imply that John Doe would be poor if he lived in country B. In other words, without any intention to deride anybody, country B’s poor people are the poorest among the poor. Being poor in country A (your country) would be a bad dream, but being poor in country B would a bizarre nightmare.

Suppose that one day, the altruistic part of you makes you want to give some financial aid to those in need. However, you can only choose either to aid the poorest people in your country, country A, or the poorest people in country B. For simplicity, we assume that the poorest people in country A and B possess the same character (they use financial aids for positive purposes, they are equally capable of utilizing financial aids for improving their lives). We also assume that distance does not complicate money transfer, and governments do not tax financial aids given by you to the poor people. If you were to be in this condition, who would you give your financial aid to? Your poorest compatriots of country A, or the poorest people of country B, whose poorest people are poorer than the poorest people in your country?

Why?

Quoting Spinoza

I am aware that most of my references in this blog are from the New York Times, and it seems that I need to diversify my sources to provide more impartial analyses. I promise I will do so in the future; I just feel that this great article I stumbled upon is worthy of contemplating. The author builds a case against non-interventionism and individualism by referring to the Dutch philosopher Baruch Spinoza:

There is no such thing as a discrete individual, Spinoza points out. This is a fiction. The boundaries of ‘me’ are fluid and blurred. We are all profoundly linked in countless ways we can hardly perceive. My decisions, choices, actions are inspired and motivated by others to no small extent. The passions, Spinoza argued, derive from seeing people as autonomous individuals responsible for all the objectionable actions that issue from them. Understanding the interrelated nature of everyone and everything is the key to diminishing the passions and the havoc they wreak.

It would be interesting to hear some counterarguments from the disciples of 20th century philosophers of individualism against the piece.

A Short Note on Libertarianism

How do you call a person who supports Obama’s approach to LGBT rights but agrees with Romney’s proposal to deregulate Wall Street by overhauling the Dodd-Frank Act? A libertarian–according to Daniel Moseley of University of North Carolina at Chapel Hill.

…it is commonly held that libertarians are economically conservative and socially liberal…

I have not done any thorough research, but some (American scholars) believe that the coexistence of the two ideologies–fiscal conservatism and social liberalism–is inherently paradoxical. In the United States and around the world, it seems to be difficult to conceive a government that reduces both non-military and military spending at the same time; consequently, the party is extremely under-represented in any political spectrum.

Or, there might be a lot of people supporting the idea. It is just that they do not bother incrementally climbing up the ladder until its recognition is on par with that of the typical right & left political parties. This Wikipedia list shows that most libertarian parties were established in the early 2000s or late 1990s, except the one in the U.S. I can imagine how huge a collective action is needed to inculcate potential voters with the party’s considerably novel ideology.

Side note: after perusing the ideologies of Indonesia’s political parties promoted during the 2009 elections (there were 38 parties involved!), I can not find any implicit and explicit statements regarding their support and/or opposition to libertarianism. This lives up to my expectation.